ACFTA ternyata menimbulkan implikasi terhadap perubahan struktur perdagangan dalam negeri disetiap negara yang terlibat ACFTA. Terutama serbuan produk China yang sangat luar biasa yang berdampak besar terhadap perkembangan produksi dalam negeri. Ini sangat dirasakan sekali bagi dunia usaha di Indonesia. Serbuan produk China menghancurkan dunia usaha terutama UMKM di Indonesia.
Sejak diberlakukannya ACFTA,terjadi penurunan produksi dari produk UMKM sebesar 20-40 % yang ini menimbulkan efek terhadap keberlanjutan UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Produk UMKM Indonesia ternyata sulit bersaing dengan produk-produk buatan China yang sangat kompetitif. Malahan produk-produk spesifik Indonesia yang dulu menjadi primadona dan hanya diproduksi oleh Indonesia dan diminati oleh konsumen dalam dan luar negeri seperti batik, kerajinan rotan, kerajinan ukiran dan beberapa produk tekstil ternyata sekarang bukan lagi menjadi produk primadona yang kompetitif karena China pun mampu memproduksinya lebih efisien sehinga produk yang dihasilkan lebih kompetitif.
Banyak aspek sebenarnya yang menyebabkan kalah bersaingnya produk-produk dalam negeri dengan produk China. Kita jangan selalu menyalahkan kemampuan industri dalam negeri yang tidak kompetitif dan lemahnya sumberdaya manusia dan teknologi di UMKM. Tapi kelemahan utama yang perlu dikaji adalah lemahnya peranan pemerintah dalam menciptakan dan menumbuhkan iklim industri yang mendukung keunggulan bersaing bagi produk dalam negeri. Pemerintah tidak fokus dalam memperbaiki kondisi ini.
Persoalan infrastruktur merupakan kendala utama terhambatnya perkembangan dunia industri dan UMKM di Indonesia. Bagaimana kita bisa menciptakan produk yang kompetitif sedangkan infrastruktur pendukung saja sangat minim. Ini menjadikan biaya produksi menjadi lebih tinggi. Tingkat suku bunga pinjaman juga sangat tinggi dibandingkan di China dan negara ASEAN lainnya. Sehingga begitu sulit dunia usaha melakukan investasi dengan suku bunga yang tinggi tersebut. Selain sulit juga bagi UMKM pembiayaan tersebut juga sulit untuk diakses.
Balum lagi persoalan perizinan yang sangat menyulitkan bagi kalangan usaha. Selain lama, perizinan usaha juga memakan biaya yang cukup besar ditambah dengan punggutan-punggutan liar lainnya. Bandingkan dengan China dimana hanya dibutuhkan waktu dua hari untuk mengurus semua perizinan usaha. Kebijakan mengenai perpajakan dan retribusi usaha juga berkembang secara liar dibawah regulasi pemerintah yang salah. Semuanya melibatkan pemerintah itu sendiri.
Perlindungan terhadap produk dalam negeri juga sangat lemah. Masih banyak produk-produk dalam negeri yang tidak memiliki standarisasi (Standarisasai Nasional Indonesia/SNI) sehingga membuka kran seluasnya bagi produk yang sama untuk masuk ke Indonesia tanpa standarisasi. Perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga menjadi penyebab kalahnya produk domestik terhadap produk China. Di Indonesia pengurusan HKI membutuhkan waktu 18 bulan sedangkan di China hanya 1 bulan sehingga ada beberapa produk yang asli Indonesia ternyata di patenkan oleh China. Kembali lagi pemerintah gagal memberikan perlindungan bagi kalangan usaha di Indonesia.
Banyak lagi kegagalan pemerintah dalam melindungi pasar lokal dari serbuan produk China dan ASEAN. Ternyata pemerintah gagal berperan menciptakan kekuatan dunia usaha dalam ACFTA dan kita diserbu oleh produk-produk impor terutama dari China yang pada akhirnya akan mematikan dunia usaha di Indonesia terutama bagi industri dan UMKM.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar