PROSES LIBERALISASI DI INDONESIA

Tidak jelas kapan sebenarnya globalisasi dan liberalisasi di mulai di Indonesia. Banyak kasus-kasus yang melanda pembangunan di Indonesia dan mengarahkan pola pembangunan di Indonesia masuk kedalam kancah globalisasi dan liberalisasi. Pertama, adanya tekanan dari luar (faktor eksternal) yang berubah dengan cepat yang mengharuskan negara-negara di dunia untuk melakukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut. Perubahan pembangunan international seperti diuraikan sebelumnya mengarah pada globalisasi dan liberalisasi pembangunan dunia. Kedua, tekanan dari kondisi dalam negeri Indonesia yang keluar dari sistem dirigisme pemerintah terhadap kebijakan pembangunan yang ternyata gagal dalam membangun Indonesia.

Dari dua faktor inilah perubahan paradigma pembangunan di Indonesia mulai diarahkan pada sistem globalisasi dan liberalisasi. Bila sejarah menjadi acuan kapan Indonesia memulai globalisasi dan liberalisasi. Tercatat ketika tekanan dunia international yang berasal dari krisis harga minyak tahun 1980an yang berimbas terhadap pengurangan penerimaan negara dan depresiasi mata uang dengan turunya nilai dolar yang menyebabkan bertambahnya pembayaran hutang Indonesia maka era globalisasi dan liberalisasi mulai dilakukan oleh Indonesia dalam kebijakan pembangunan (Booth, 1992; Aswicahyo & Anas, 2001; Basri, 2001; Marallanggeng, 2003; Hill, 2003; Soesastro, 2004).

Kegagalan pemerintah dalam menghadapi kondisi ini akibat dari kebijakan pembangunan dan ekonomi yang bersifat sentralistik pada sistem pemerintah dengan campur tangan yang besar terhadap setiap kebijakan pembangunan dan ekonomi. Setelah peristiwa Malari dan Boom Oil, Indonesia yakin akan kemampuan perekonomian yang akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Asia. Keyakinan ini membuat Indonesia melakukan proteksi terhadap investasi asing dan menjalankan strategi subsitutsi impor dengan proteksi terhadap industri yang baru berdiri atau infant-industry (Anas & Roesad, 2003; Mallarangeng, 2003; Sadli, 2003). Tapi tekanan yang besar pada tahun 1980an membuat kebijakan tersebut tidak lagi layak untuk dijalankan. Masuklah Indonesia pada era globalisasi dan liberalisasi ekonomi. Dimulai dengan deregulasi perbankan pada tahun 1983 sampai masuknya Indonesia sebagai anggota APEC dengan pernyataan tegas dari Soeharto yang menyatakan bahwa Indonesia siap untuk masuk kedalam perdagangan bebas dunia maka mulai globalisasi dan liberalisasi berjalan dalam kerangka kebijakan pembangunan dan ekonomi di Indonesia (Booth, 1992; Basri, 2001; Soesastro, 2003; Soesastro, 2004).