Sungguh tidak dapat diterima akal sehat tentang apa yang diusulkan oleh DPR dalam pembangunan gedung baru tersebut. Mereka mengklaim ini bagian dari meningkatkan kinerj DPR. Selama ini mereka beranggapan bahwa gedung lama tidak representatif lagi untuk mendukung kinerja DPR. Kita jadi tertawa dan berpikir, apa iya sebuah kinerja dihubungkan dengan pembangunan gedung baru yang super mewah. Bagi kami itu hanya alasan yang mengada-ada dan tidak logis.
Pertama, coba kita bandingkan kinerja DPR priode 2009-2014 dengan kinerja DPR priode 1999-2004, sungguh jauh kinerjanya. Secara fungsi, tugas dan tanggung jawab ternyata DPR priode 1999-2004 itu lebih baik dari sekarang. Coba kita bandingkan fasilitas yang mereka miliki jauh lebih sedikit dan gedungnya pun sama. Jadi kalau dari sisi perbandingan ini saja sudah ditemukan ketidaksesuaian antara kinerja dengan pembangunan gedung baru yang super mewah.
Kedua, perkembangan teknologi informasi sudah tidak mengharuskan seseorang bekerja di dalam satu ruangan khusus. Dimana pun, kapan pun dan dalam kondisi apa pun seseorang dapat bekerja karena perkembangan teknologi yang luar biasa canggih ini. Jadi ketika DPR memberikan alasan bahwa ruangan yang mereka miliki tidak representatif terhadap tim kerja yang mereka miliki maka mereka mengusulkan gedung baru yang representatif. Ini kembali tidak logis dalam era kemajuan teknologi saat ini.
Ketiga, dari proses perencanaan dan penganggarannya sudah ditemukan ketidaklogisan. Estimasi anggaran sangat tinggi dan tidak logis. Ini terbukti ketika diadakan proses efisiensi ternyata dana yang dibutuhkan berkurang sebesar Rp. 600 milyar. Ini aneh dalam sebuah studi kelayakan. Mana mungkin revisi terhadap studi kelayakan awal bisa mencapai penguranggan biaya yang sangat tinggi. Bagi kami konsultan ini ada indikasi mark up biaya dalam melakukan estimasi terhadap kebutuhan dana. Dan bisa jadi mafia proyek bermain disini yang melibatkan para anggota DPR. Dan pantas saja mereka ngotot dengan pembangunan gedung baru ini karena mereka sudah deal diawal dengan kontraktor.
Keempat, seharusnya masyarakat dilibatkan dalam setiap proses pembangunan gedung baru DPR. Karena dalam model demokrasi, anggota DPR merupakan bagian perwakilan rakyar di legislatif. Mereka ini harus tunduk terhadap konstituen bukan sebagai bos bagi konstituen. Sudah seharusnyalah sistem pengawasan DPR dikembalikan kepada rakyat dan begitu juga dalam pembangunan gedung baru ini, rakyatlah yang menentukan bukan anggota DPR.
Kelima, dalam rangka efisiensi anggaran dan prioritas pembangunan maka sangat tidak logis anggaran yang besar tersebut digunakan untuk pembangunan gedung baru DPR yang bukan menjadi prioritas utama saat ini. Masih banyak penduduk miskin yang membutuhkan program bantuan pemerintah. Masih banyak terdapat gedung-gedung sekolah yang tidak layak. Tidak sedikit infrastruktur publik yang rusak dan tidak ada saat ini. Dan kita dihadapi kondisi krisis pangan dan perubahan iklim yang nantinya berpengaruh terhadap kelangsungan hidup masyarakat secara luas.
Untuk itu, sudah saatnya polemik pembangunan gedung baru DPR dihentikan. Dan satu kata, untuk saat ini tidak layak untuk dibangun. Jangan paksakan kehendak para anggota dewan. Anda bukan bos dari rakyat, anda adalah pesuruh rakyat, jangan biarkan kami ambil kekuasaan anda dan kami turun lagi ke gedung bundar untuk mengambil hak kami.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar